1.      Kajari Erni Yusnita Perkuat Tata Kelola BUMD, Kejari Banyuasin Teken MoU dengan Perumda Tirta Betuah

2.      Dipimpin Kajari Erni Yusnita, Kejari Banyuasin Kawal Pelayanan Air Bersih Lewat Kerja Sama Hukum

3.      Kajari Banyuasin Erni Yusnita Bangun Sinergi dengan Perumda Tirta Betuah untuk Cegah Persoalan Hukum

 

BANYUASIN, MTV.co.id – Komitmen penguatan tata kelola badan usaha milik daerah terus diperkuat oleh Erni Yusnita, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuasin. Melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Negeri Banyuasin melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Perumda Tirta Betuah, Rabu (13/5/2026).

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Kajari Banyuasin, Erni Yusnita, bersama Direktur Perumda Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarinstansi, sekaligus memastikan tata kelola perusahaan daerah berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam kerja sama tersebut, Kejari Banyuasin akan memberikan dukungan di bidang perdata dan tata usaha negara, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan hukum lainnya sesuai kewenangan.

Kajari Erni Yusnita menegaskan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mendukung badan usaha milik daerah agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal tanpa mengabaikan aspek kepatuhan hukum.

Melalui kolaborasi ini, Kejari Banyuasin berharap potensi persoalan hukum yang dapat menghambat kinerja perusahaan daerah dapat diminimalisir sejak dini. Selain itu, kerja sama tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta mendorong optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam sektor pelayanan air bersih di Kabupaten Banyuasin.

Langkah yang diinisiasi Kajari Erni Yusnita ini dinilai sebagai bagian dari upaya Kejaksaan dalam menghadirkan pendampingan hukum yang preventif, sehingga setiap kebijakan strategis pemerintah daerah maupun BUMD dapat berjalan dengan kepastian hukum dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (Muzer)