Kajari Blora Dorong Pelayanan Publik Profesional Lewat MoU dengan BPJS Kesehatan

 

Kajari Khristiya Lutfiansadhi Perkuat Sinergi, Kejari Blora Teken MoU dengan BPJS Kesehatan

 

Blora, MTV.co.id – Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Khristiya Lutfiansadhi, SH. MH menghadiri sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi melalui kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara BPJS Kesehatan Cabang Pati dengan Kejaksaan Negeri Blora, Kamis (21/5/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang pertemuan Rumah Makan Sambel Lalap, Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan pendampingan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), guna mendukung pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati Nuzuludin Hasan, Kepala BPJS Kesehatan Blora Mulianto, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Blora Agus Rudiwawan, para Kasi dan Kasubbag di lingkungan Kejaksaan Negeri Blora, Jaksa Pengacara Negara, jajaran BPJS Kesehatan Cabang Pati dan Blora, serta staf Kejari Blora.

Dalam keterangannya, Kajari Blora Khristiya Lutfiansadhi menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk nyata sinergi antar lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, terutama dalam penyelesaian persoalan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Menurutnya, keberadaan Jaksa Pengacara Negara memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan program BPJS Kesehatan.

“Melalui kerja sama ini diharapkan koordinasi dan komunikasi antara kedua belah pihak dapat berjalan semakin optimal, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Khristiya.

Ia juga menekankan bahwa Kejaksaan Negeri Blora di bawah kepemimpinannya terus berkomitmen membangun kolaborasi dengan berbagai instansi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta meminimalisir potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pelayanan publik. (Muzer)