Bangun Tata Kelola Desa yang Transparan, Ketua DPRD Demak dan ABPEDNAS Perkuat Sinergi

 

DPRD Demak Siap Dukung Penguatan Fungsi BPD, ABPEDNAS Soroti Tunjangan yang Tak Lagi Relevan

 

Demak, MTV.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Demak, H. Zayinul Fata, SE, menerima audiensi jajaran pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Demak yang dipimpin langsung Ketua ABPEDNAS Kabupaten Demak, Muhammad Ali Maskun, SH., MH., di Ruang Transit Pimpinan DPRD Kabupaten Demak, Jumat (3/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara DPRD Kabupaten Demak dengan ABPEDNAS dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, khususnya melalui optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif masyarakat di tingkat desa.

Dalam audiensi itu, H. Zayinul Fata menegaskan bahwa BPD memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah desa sekaligus lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, penguatan kelembagaan BPD dinilai sangat penting agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Ia juga menyoroti perlunya penguatan regulasi mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan BPD, termasuk sistem rekrutmen anggotanya yang dinilai perlu dibedakan dari perangkat desa lainnya guna menjaga independensi, profesionalisme, serta representasi masyarakat.

"Kolaborasi yang kuat antara DPRD dan BPD diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua ABPEDNAS Kabupaten Demak, Muhammad Ali Maskun, menjelaskan bahwa audiensi tersebut tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi, tetapi juga memperkuat posisi ABPEDNAS sebagai rumah aspirasi seluruh BPD di Kabupaten Demak.

Ia mengatakan, ABPEDNAS berkomitmen mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti Program Jaga Desa, Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Jaga Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, pihaknya juga menyampaikan aspirasi mengenai perlunya penyesuaian tunjangan anggota BPD yang dinilai sudah tidak lagi sebanding dengan beban tugas, tanggung jawab, dan fungsi pengawasan yang diemban.

Menurut Ali Maskun, dukungan dari DPRD menjadi langkah awal yang positif untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota BPD di Kabupaten Demak.

"Alhamdulillah, Ketua DPRD Kabupaten Demak, Bapak H. Zayinul Fata, SE, memberikan dukungan kepada ABPEDNAS Kabupaten Demak terkait asas kepatutan tunjangan BPD yang selama ini sudah tidak relevan. Beliau akan menyampaikan hal ini kepada pihak eksekutif agar ada penyesuaian tunjangan bagi seluruh anggota BPD di Kabupaten Demak, sehingga ke depan dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Demak," ujar Ali Maskun dalam keterangan tertulis.

Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) itu berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan ABPEDNAS terus terjalin dengan baik sehingga keberadaan BPD semakin kuat sebagai lembaga pengawas sekaligus penyalur aspirasi masyarakat desa.

Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan tercipta pemerintahan desa yang semakin efektif, transparan, akuntabel, serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Demak. (Muzer)