Putus Rantai Broker Pangan, BUMD Aceh Tamiang Dituntut Jadi Market Balancer

Aceh Tamiang, MTV. CO. ID- Rekrutmen terbuka jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Aceh Tamiang periode 10–18 Agustus 2026 harus dijadikan batu pijakan untuk mereformasi total fungsi korporasi daerah. Pengisian jabatan strategis ini tidak boleh sekadar menjadi rutinitas birokrasi, melainkan wajib melahirkan figur pimpinan yang mampu membawa BUMD bertindak agresif sebagai penyeimbang pasar (market balancer).

​Ekonom Muda Aceh Tamiang, Muhammad Jailani, S.E., menegaskan bahwa akar masalah inflasi di Aceh Tamiang selama 15 tahun terakhir (2011–2026) adalah lemahnya daya tawar daerah terhadap rantai pasok eksternal. Untuk memutus ketergantungan tersebut, Aceh Tamiang membutuhkan BUMD ritel modern yang memiliki kapasitas hukum dan bisnis untuk mengakses langsung BUMD produsen pangan di daerah lain serta perusahaan pabrikan besar (principal).

Evaluasi Inflasi: Pasar Murah Temporer Tidak Cukup

​Berdasarkan analisis Jailani, fluktuasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Aceh Tamiang sangat ekstrem. Data historis mencatat pada Januari 2026 inflasi lokal sempat melonjak hingga 7,59 persen, lalu turun ke 3,82 persen pada April, sebelum kembali melonjak ke 5,69 persen pada Mei akibat disrupsi logistik pascabanjir.

​"Pola fluktuasi yang liar selama 15 tahun ini membuktikan bahwa intervensi temporer seperti 'Pasar Murah' berbasis APBD sudah tidak efisien. Solusinya, BUMD harus hadir sebagai market balancer permanen. BUMD wajib masuk ke pasar setiap hari untuk menjadi penentu harga wajar (price leader) dan meredam spekulasi harga yang merugikan pedagang kecil serta konsumen," ujar Muhammad Jailani di Kualasimpang, Senin (10/08).

Akses B2B dan Infrastruktur Cold Storage

​Jailani menjelaskan, kunci utama BUMD menjadi market balancer yang tangguh adalah kemampuan membangun jaringan pasokan langsung ke sumber utama (direct sourcing), baik melalui kerja sama antardaerah (Business-to-Business / B2B) maupun jaringan pabrikan pangan nasional.

​"BUMD Aceh Tamiang tidak boleh lagi membeli barang dari tangan ketiga atau keempat. Direksi baru harus mampu mengetuk pintu BUMD produsen di wilayah Jawa atau Sumatra Utara, serta menembus langsung produsen minyak goreng, tepung, dan gula nasional. Memotong komisi tengkulak memungkinkan BUMD mendapatkan harga dasar pabrik," papar Jailani.

​Guna mengamankan pasokan tersebut, BUMD juga wajib mengelola infrastruktur hilir berupa rantai pendingin (cold storage). Fasilitas ini berfungsi menampung hasil panen petani lokal sebagai pembeli siaga (offtaker), sekaligus menyimpan stok komoditas berumur pendek (seperti cabai dan bawang) dari luar daerah agar pasokan tetap aman saat jalur transportasi terputus banjir.

Bukti Empiris Keberhasilan BUMD Daerah Lain

​Jailani menambahkan, konsep BUMD sebagai market balancer terintegrasi telah terbukti sukses menekan angka inflasi di berbagai daerah:

​PT Food Station Tjipinang Jaya (DKI Jakarta): Sukses mengendalikan inflasi beras dengan mengikat kerja sama (offtaker) langsung dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di daerah produsen (seperti Cilacap dan Subang), menyimpan stok di gudang modern, lalu menyalurkannya langsung ke pasar ritel.

​Perumda Pasar Jaya melalui 'Jakmart' (DKI Jakarta): Memotong rantai distribusi sembako dengan mendirikan jaringan ritel sendiri yang membeli barang langsung dari produsen besar, lalu menyalurkannya dengan margin tipis ke pedagang tradisional untuk menjaga harga eceran.

​PT Taru Martani (DI Yogyakarta): Mentransformasi bisnis dari industri tembakau menjadi BUMD aneka usaha yang memproduksi dan mengedarkan minyak goreng murah secara ritel saat terjadi kelangkaan nasional.

Tantangan Terbuka bagi Calon Direksi

​Menutup pernyataannya, Jailani meminta Panitia Seleksi (Pansel) untuk menggugurkan calon direksi yang hanya membawa rencana bisnis konvensional dan berorientasi pada pembagian keuntungan semata tanpa kepekaan sosial.

​"Aceh Tamiang kaya akan sumber daya alam, namun lemah dalam kedaulatan harga pasar. Siapa pun yang terpilih memimpin PT Rebong Permai Jaya atau entitas BUMD lainnya minggu depan harus memiliki visi makroekonomi ini. Masuk ke sektor ritel pangan, bangun cold storage, kunci kontrak dengan produsen besar, dan jadilah benteng pelindung daya beli rakyat Aceh Tamiang," tegas Jailani.