DPD TMI Aceh Tamiang: Komisi IX DPR Jangan Asal Bicara, Kasus Keracunan MBG Itu Kelalaian Oknum

Aceh Tamiang, MTV. CO. ID- Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Aceh Tamiang, M. Prawira Haji, S.Psi, membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang mengaitkan meningkatnya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kepemimpinan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut M. Prawira Haji, persoalan keracunan dalam pelaksanaan program MBG bukanlah fenomena yang baru muncul setelah Sudaryono memimpin BGN. Ia menilai, kasus-kasus tersebut harus dilihat secara utuh berdasarkan kronologi dan fakta di lapangan, bukan semata-mata dikaitkan dengan pergantian pimpinan lembaga.

“Jangan sampai persoalan yang terjadi di lapangan kemudian langsung diarahkan kepada kepala BGN. Kasus keracunan MBG sudah pernah terjadi sebelum Sudaryono menjadi Kepala BGN. Karena itu, kalau ada kasus yang terjadi saat ini, harus dilihat apa penyebabnya, bagaimana proses pengolahan makanan, pengawasan, distribusi, hingga standar keamanan pangan di SPPG,” ujar M. Prawira Haji.

Ia menilai, selama kepemimpinan Sudaryono, BGN justru telah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG. Salah satunya, menurut Prawira, adalah tindakan terhadap SPPG yang dinilai bermasalah maupun SPPG yang terindikasi fiktif.

“Kalau ada SPPG yang bermasalah, tentu harus ditindak. Justru keberanian melakukan evaluasi dan pemberhentian terhadap pihak yang tidak menjalankan standar dengan baik merupakan bagian dari upaya membenahi program,” katanya.

Prawira menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan nasional yang memiliki tujuan strategis, terutama dalam meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, menurutnya, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan tidak semestinya dijadikan alasan untuk menggeneralisasi bahwa program tersebut gagal atau seluruh kesalahan berada pada BGN.

Jangan Asal Menyimpulkan

Prawira juga meminta anggota DPR RI, khususnya Komisi IX yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor kesehatan dan kebijakan terkait, untuk menyampaikan kritik berdasarkan data dan kajian yang komprehensif.

“Sebagai anggota DPR RI yang terhormat, apalagi memiliki fungsi pengawasan, tentu setiap pernyataan harus berdasarkan data dan fakta. Jangan sampai masyarakat mendapatkan kesimpulan yang tidak utuh hanya karena persoalan yang dilakukan oleh oknum di tingkat pelaksana,” tegasnya.

Ia mengatakan, apabila masih ditemukan kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG, maka persoalan tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh. Mulai dari kualitas bahan baku, proses penyimpanan, kebersihan dapur, proses memasak, pengemasan, waktu distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Menurutnya, jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian pada tingkat SPPG atau pihak pelaksana lainnya, maka pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan.

“Kalaupun masih ada kasus keracunan, jangan langsung menyalahkan programnya atau kepala BGN. Kalau memang ditemukan kelalaian oknum SPPG, ya oknumnya yang harus dievaluasi dan ditindak. Standar operasional harus diperketat dan pengawasan harus diperkuat,” ujarnya.

TMI Dorong Evaluasi dan Pengawasan Diperkuat

DPD TMI Aceh Tamiang, lanjut Prawira, tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG. Namun, pihaknya mendorong agar setiap persoalan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas program.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap investigasi kasus keracunan. Pemerintah, BGN, pemerintah daerah, maupun instansi terkait perlu menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka agar masyarakat mengetahui penyebab sebenarnya dan tidak mudah terpengaruh oleh kesimpulan yang belum teruji.

“Program sebesar MBG tentu membutuhkan pengawasan yang luar biasa. Kita mendukung evaluasi, tetapi evaluasi harus objektif. Kalau ada kesalahan, perbaiki. Kalau ada kelalaian, tindak. Kalau ada pelanggaran, berikan sanksi. Jangan persoalan oknum kemudian dibebankan kepada keseluruhan program,” kata Prawira.

Ia berharap perdebatan mengenai MBG tidak berhenti pada saling menyalahkan antara pemerintah dan DPR. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan makanan yang diterima anak-anak Indonesia benar-benar aman, bergizi, dan memenuhi standar kesehatan.

“Tujuan akhirnya adalah anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi yang aman. Jadi mari kita kawal bersama. Kritik boleh, bahkan wajib, tetapi kritik harus berdasarkan fakta dan solusi. Jangan asal bicara dan jangan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap program yang sebenarnya memiliki tujuan baik,” pungkas M. Prawira Haji.